Pertanyaan Pak, tabungan saya di bank tiba-tiba berkurang. Saya tidak merasa mengambil. Apakah pihak bank bisa dituntut? Jawaban Terima kasih, penanya. Pada intinya, simpanan di bank tidak bisa berkurang tanpa sepengetahuan pemilik. Bila hal itu terjadi, bank harus bertanggung jawab. Sekalipun hilangnya tabungan akibat ulah hacker misalnya, bank tetap harus bertanggung jawab. Ini sesuai dengan […]
Pertanyaan Pak, mau tanya. Kalau klien asing wanprestasi, bagaimana proses hukumnya? Jawaban Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Bunyinya, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya […]
Pertanyaan Kalau kita melakukan pembelian secara online namun barang tidak sesuai permintaan, apakah bisa diperkarakan? Jawaban Terima kasih atas pertanyaan. Pada dasarnya, jual-beli diatur dalam undang-undang. Tepatnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 menjelaskan tentang hak konsumen, dan pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha. Apabila barang yang diterima pembeli tidak sesuai […]
Pertanyaan Pemerintah tidak memberangkatkan haji pada tahun ini. Lantas, nasib uang para calon jamaah seperti apa? Jawaban Terima kasih, ini mungkin menjadi pertanyaan sejumlah calon jamaah haji. Ada dua opsi bagi pemerintah terkait kebijakan tidak memberangkatkan haji. Pertama, mengembalikan dana haji kepada para calon jamaah tanpa potongan. Syaratnya harus melalui pemberitahuan di Badan Pemeriksa Keuangan […]
Pertanyaan Pemerintah menerapkan new normal terkait dengan wabah virus Corona. Dari perspektif hukum, new normal itu sendiri seperti apa? Jawaban New normal hanya istilah. Kata normal berarti kembali ke asal. Dengan new normal, apakah sudah tidak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 sebagai instrumen pembatasan sosial berskala besar (PSBB)? Ini hanya untuk meredam persoalan sektor […]
Pertanyaan Perlukah pemerintah mengeluarkan payung hukum tentang larangan silaturrahim saat Lebaran? Jawaban Pemerintah harus mengeluarkan payung hukum tentang larangan silaturrahim bagi setiap orang agar terhidar dari virus Corona atau Covid-19. Bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri. Regulasi tersebut harus mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018. Pasal 93 berbunyi: Setiap orang yang […]
Pertanyaan Selamat siang… saya mau tanya Pak Bowo. Apa sanksi bagi PNS yang mudik atau ke luar kota dalam kondisi darurat Covid-19? Bolehkan mengajukan cuti? Jawaban Pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11/SE/1V/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegaitan Mudik Pada Masa Kedaruratan […]
Pertanyaan Wabah Covid-19 membuat sejumlah perusahaan kesulitan keuangan. Hingga akhirnya muncul wacana untuk mencicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan. Dari segi hukum, apakah boleh THR karyawan dicicil? Jawaban Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata menyebutkan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian. Yakni, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan […]
Pernyataan Banyak orang diamankan karena melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Apakah pelanggar PSBB bisa dijerat hukum? Jawaban Penerapan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan demikian, sanksi hukumnya sesuai dengan undang-undang tersebut. Pasal 93 dijelaskan: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam […]
Pertanyaan Pemerintah mulai menyalurkan bansos untuk warga terdampak virus Corona atau Covid-19. Kalau penyaluran bansos tidak merata, apakah pemerintah bisa digugat? Jawaban Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal 6 dijelaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan […]
